Klarifikasi Kementerian Luar Negeri RI Terkait Pemberitaan Palsu (Hoax)
Mengenai Pernyataan Sekjen Organisasi Kerjasama Islam
Tentang Isu Rohingya

Jakarta – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah memantau adanya pemberitaan palsu (hoax) di berbagai media sosial yang menginformasikan mengenai adanya pertemuan antara Sekjen Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dengan perwakilan dari Muslim Community Association/MCA yang merupakan ormas komunitas Muslim di Silicon Valley, North California.

Di dalam pemberitaan tersebut, perwakilan MCA menginformasikan adanya pertemuan antara Sekjen OKI dengan “Burma Task Force”, bagian dari LSM di Amerika Serikat yang bernama Justice for All, mengenai isu Rohingya. Pihak MCA menyampaikan adanya pernyataan Sekjen OKI yang menyebutkan bahwa selama tiga tahun terakhir ini Sekjen OKI “gagal meloloskan resolusi OKI mengenai Rohingya karena adanya negara anggota OKI yang menolak, khususnya Indonesia”.

Selanjutnya disebutkan pula di dalam pemberitaan tersebut bahwa “pihak Burma Task Force telah melakukan dialog dengan Pemerintah RI sehingga pada akhirnya Pemerintah RI tidak menolak resolusi OKI meskipun juga tidak mendukung”.

Terkait berbagai hal tersebut di atas, perlu disampaikan beberapa klarifikasi sebagai berikut:

1. Pemerintah RI, melalui Kedutaan Besar RI di Riyadh, telah mendapatkan informasi resmi dari Kantor Sekjen OKI di Jeddah bahwa Sekjen OKI belum pernah melakukan pertemuan dengan LSM manapun terkait dengan isu Rohingya, termasuk dengan LSM Burma Task Force. Kantor Sekjen OKI bahkan turut mempertanyakan sumber pemberitaan mengenai pernyataan ataupun keberadaan Sekjen OKI tersebut.

2. Kantor Sekjen OKI secara resmi menyatakan bahwa Sekjen OKI tidak pernah mengeluarkan pernyataan-pernyataan tersebut di atas termasuk pernyataan yang menyudutkan kebijakan Pemerintah RI mengenai isu Rohingya.

3. Perlu ditekankan pula bahwa Pemerintah RI belum pernah bertemu atau melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dengan LSM Burma Task Force di atas.

Khusus mengenai kebijakan serta posisi Pemerintah RI mengenai berbagai Resolusi mengenai isu Rohingya di forum OKI, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • Seluruh negara anggota OKI, termasuk Indonesia, secara berkala melakukan pembahasan terhadap rancangan Resolusi mengenai Rohingya, terutama pada Pertemuan Tahunan tingkat Menteri (KTM) negara-negara OKI. KTM OKI terakhir kali diselenggarakan di Abidjan, Pantai Gading (Ivory Coast), bulan Juli 2017, dan sebelumnya di Tashkent, Uzbekistan, bulan Oktober 2016.
  • Walaupun rancangan resolusi tersebut setiap tahunnya selalu dibahas melalui proses negosiasi intensif, namun demikian perlu dicatat bahwa pada akhirnya seluruh negara OKI selalu berhasil mencapai kesepakatan, sehingga Resolusi mengenai Rohingya tersebut selalu dapat disahkan secara konsensus oleh seluruh negara OKI.
  • Pemerintah RI terlibat penuh di dalam penyusunan dan negosiasi Resolusi tersebut. Selain dilatarbelakangi keprihatinan Pemerintah RI terhadap krisis kemanusiaan yang dihadapi kelompok Rohingya di Rakhine State, keterlibatan penuh Pemerintah RI juga didasari fakta bahwa Indonesia dan beberapa negara di kawasan (melalui ASEAN) lebih dapat memberikan bantuan kepada seluruh komunitas di Rakhine State yang menderita akibat konflik ini.

4. Beberapa isu utama yang diusulkan Delegasi RI pada saat penyusunan Resolusi, antara lain:

Perlunya OKI untuk terus melakukan pendekatan positif kepada Pemerintah Myanmar guna mendorong penyelesaian cepat dan menyeluruh mengenai isu Rohingya.
OKI seyogyanya tidak hanya memberikan kecaman kepada Myanmar, namun juga menunjukkan kesediaannya untuk memberikan berbagai bantuan, termasuk bantuan kemanusiaan, yang akan berpengaruh positif terhadap penyelesaian konflik.

Indonesia mengusulkan perlunya Sekjen OKI untuk mengambil berbagai langkah guna memperoleh kepercayaan (trust) dari Myanmar sehingga Sekjen OKI dapat memiliki akses di masa mendatang untuk datang ke Myanmar.
5. Pada perkembangannya, seluruh negara anggota OKI selalu menerima seluruh masukan Indonesia tersebut di dalam Rancangan Resolusi, sehingga Resolusi pada akhirnya dapat disahkan secara konsensus.

Terkait seluruh penjelasan tersebut di atas, Kementerian Luar Negeri RI menyerukan kepada seluruh anggota masyarakat Indonesia untuk tidak mudah mempercayai pemberitaan yang beredar secara luas, terutama yang beredar di media sosial, tanpa melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebenaran isi pemberitaan dimaksud.

(Sumber: Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang/Ditjen Multilateral-Kemlu RI).

Content Protection by DMCA.com