Gubernur Aceh: Latar Belakang Lahirnya Syariah Islam Di Aceh

Gubernur Aceh: Latar Belakang Lahirnya Syariat Islam Di Aceh

ONVSOFF.comKasus perkosaan oleh sejumlah pemuda terhadap seorang perempuan di Langsa Barat, Aceh, awal Mei 2014 lalu, membuka lagi perdebatan tentang implementasi dan sebagian isi peraturan daerah Syariat Islam atau qanun di Aceh.

Perempuan itu tetap terancam hukuman cambuk (seperti diatur dalam Qanun tentang khalwat atau mesum) karena dianggap melakukan tindakan mesum, walaupun belakangan dia menjadi korban perkosaan.

Sebagian isi perda dan implementasi Qanun inilah yang menjadi sorotan pegiat HAM karena dianggap berpotensi melanggar HAM, utamanya kaum perempuan yang terpinggirkan

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menggunakan hukum Syariah Islam.

Dua pekan sebelum kejadian ini, Zaini Abdullah menjawab pertanyaan seputar latar belakang lahirnya Syariat Islam di Aceh serta pemaknaan atas hukum Islam di wilayah itu.

“Bagi Aceh, soal Islam itu seperti darah di dalam tubuh manusia,” kata Zaini, mengutarakan sebuah kalimat yang pernah diutarakan deklarator GAM, Hasan Tiro dan sangat akrab di masyarakat Aceh.

Jadi, “Agama bukan persoalan di Aceh.”

Dia kemudian berkata: “Yang perlu agama itu bukan hanya menjadi lips service atau seperti ada di buku-buku, atau Al-Quran dan hadist, tetapi juga harus dipraktekan.”

Syariat Islam dan politik Jakarta

Zaini kemudian mengungkap faktor politik yang disebutnya melatari lahirnya Syariat Islam di Aceh, yaitu ketika Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menawarkan pemberlakuan hukum Islam di Aceh.

“Itu juga ganjil,” kata Zaini, seraya mengatakan bahwa tawaran Gus Dur itu sebagai upaya meredam perlawanan GAM yang saat itu sudah di atas angin.

“Itu yang sebenarnya. Maka dipraktekkan sampai sekarang,” katanya lagi.

Secara terpisah, wartawan senior dan pengamat sosial-politik Aceh, Nezar Patria mengatakan, walaupun Islam secara kultural sudah mendarah-daging bagi masyarakat Aceh, GAM melalui pimpinannya Hasan Tiro, tidak menggunakan isu Islam sebagai strategi perjuangan.

Menurut Nezar, Hasan Tiro belajar dari pengalaman kegagalan DI/TII yang menggunakan isu Syariat Islam dan tidak mendapat dukungan internasional.

“Lalu dicarilah poin yang bisa membedakan. Kalau memakai Islam, itu poin yang melemahkan perjuangan, karena Indonesia adalah mayoritas Islam dan Aceh adakah bagiannya dan tidak ada penindasan agama. Karena itu isunya kemudian digeser menjadi nasionalisme ke-Aceh-an,” kata Nezar, menganalisa.

Karena itulah, lanjut Nezar, pimpinan GAM sejak awal menolak tawaran Jakarta untuk menerapkan Syariat Islam di Aceh.

Sikap ini menurutnya juga ditunjukan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, setelah perjanjian damai RI-GAM, dengan “tidak ditolak (syariat Islam) tetapi tidak diaktifkan.”

Tetapi menurutnya, ketika pimpinan GAM, Zaini Abdullah terpilih sebagai gubernur, pemerintah Aceh bersikap hati-hati terkait Syariat Islam.

“Elit-elit GAM ini semuanya berangkat dari tradisi Aceh yang sangat kental dan sangat identik dengan Islam. Tidak akan ada orang Aceh menolak Syariat Islam, tetapi penerapannya atau pelaksanaannya yang mungkin dilakukan dengan hati-hati,” kata Nezar.

Warga non-Muslim di Aceh

Ketika akhirnya lahir Qanun Syariat Islam dipraktekan di Aceh, Zaini akhirnya dapat menerima kenyataan itu. “OK saya tidak menafikan yang demikian.”

“Kalau tidak, saya akan dituduh tidak pro dengan Islam. Malah saya dianggap gubernur ini anti-Islam,” tambahnya.

Karena itulah, lanjutnya, Partai Aceh mendukung sepenuhnya pembuatan Qanun atau perda tentang Syariat Islam di Aceh, meskipun menurutnya qanun itu tidak berlaku untuk non-muslim.

Hal ini ditekankan Zaini menanggapi pemberitaan yang sebelumnya menyebut warga non-Muslim kemungkinan dapat dikenai aturan hukum Islam.

Menurutnya, akibat pemberitaan itu dirinya mendapat pertanyaan dari sejumlah duta besar negara-negara asing.

“Sebab mereka pikir aceh itu jadi momok, jadi hantu. Mereka tidak berani datang (ke Aceh).”

“Saya bilang di Aceh toleransi itu cukup tinggi. (Toleransi) ini kita praktekan bukan karena dicari-vari sekarang. Ini telah ada sejak jaman kesultanan. Sehingga Sultan Aceh bukan hanya berkawan dengan negara Islam, tetapi juga Inggris, Belanda, Kanada, Jerman,” ungkapnya menjelaskan.(bbc/jmw-onvsoff.com)