Putusan Buni Yani Jadi Bukti Baru PK Ahok

Putusan Buni Yani Jadi Bukti Baru PK Ahok

Sidang PK Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok – Medcom.id/Ilham Wibowo.

ONVSOFF.com – Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan novum atau bukti baru dalam pengajuan peninjauan kembali (PK). Salah satunya vonis Buni Yani.

Pengacara Ahok, Josefina Agatha Syukur meyakini kasus Bumi Yani menjadi awal dari rentetan tuduhan yang ditujukan kepada Ahok. Selain itu, putusan hakim pengadilan yang tak memerhatikan penyebaran video saat Ahok berpidato di Kepulauan Seribu juga jadi bukti baru.

(Baca juga: Bandingkan Ahok Dengan Rizieq Shihab, Faizal Assegaf Dipecat Presidium 212)

“Kasus Buni Yani memang kami masukkan sebagai salah satu dasar kami, yang kami gunakan salah satunya alasan kekhilafan hakim, ada juga alasan mengenai putusan terkait putusan Buni Yani,” ujar Josefina di PN Jakarta Utara, Senin, 26 Februari 2018.

Ia menilai putusan kasus Buni Yani menjadi momentum untuk Ahok meyakinkan hakim. Sikap sama di mata hukum, kata dia, mestinya diberikan juga terhadap Ahok.

“Ada beberapa hal di dalamnya (putusan sidang Ahok) yang tidak sesuai atau kontradiktif dengan apa yang disampaikan majelis hakim di dalam pertimbangannya di dalam putusan,” sambung Josefina.

Semantara itu, pengacara yang juga adik Ahok, Fifi Lety Indra mengatakan, ada perlakukan hukum berbeda diberikan terhadap Ahok yang sedianya memiliki hak untuk pembelaan usai vonis hakim 10 bulan yang lalu. Upaya banding agar Ahok tak langsung ditahan pun tak pernah terkabul.

“Sangat kita ketahui Pak Ahok langsung ditahan walau sudah menyatakan banding. Sementara kalau kita menilik kasus yang lain tidak demikian,” kata Fifi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini telah divonis 2 tahun penjara dan telah ditahanan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Ahok dinyatakan majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP, yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama.

Sedangkan Buni Yani, dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Buni divonis hukuman pidana penjara satu tahun enam bulan.

Hakim menilai Buni Yani terbukti melawan hukum dengan mengunggah video di akun Facebook-nya tanpa izin Diskominfomas Pemprov DKI Jakarta. Postingan itu berupa potongan video pidato Ahok pada 27 September 2016, yang diunggah di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta.

Hakim juga menilai Buni Yani terbukti mengubah durasi video. Video asli berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik, sedangkan video yang diunggah Buni di akun Facebook-nya hanya 30 detik.

Hakim menyebut perbuatan Buni memenuhi keseluruhan unsur di dalam pasal tersebut. Dalam persidangan terbukti Buni mengunggah video berdurasi 30 detik berisi potongan pidato Ahok dengan tambahan caption, sedangkan video asli dari pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik.

Meski begitu, hakim tidak memerintahkan penahanan Buni Yani. Sebuah putusan yang tidak disertai perintah penahanan ini diatur dalam Pasal 193 KUHAP.

# Putusan Buni Yani Jadi Bukti Baru PK Ahok (metroTV/jmw-onvsoff)